Basuki: Lawan Politik Kita Ciptakan "Ahok Vs PKL"

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesal dituding kalau DKI anti-pedagang kaki lima (PKL), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak terima. Dia balik menuding ada pihak-pihak yang menciptakan pandangan karena tidak menyukai kepemimpinan Basuki bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kita bukan anti-PKL. Cuma kan lawan (politik) kita keluarnya 'Ahok vs PKL'... dan bikin PKL benci sama kita," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Padahal, menurut Basuki, pedagang asli Tanah Abang bersikap baik dan menginginkan kelancaran relokasi. Sementara itu, menurut dia, PKL yang menolak untuk direlokasi hingga menggedor-gedor pagar Balaikota menolak relokasi bukanlah pedagang asli. Mereka hanya pedagang musiman atau hanyalah pendemo yang dibayar oleh beberapa pihak.

Saat beberapa pedagang asli Tanah Abang mendatangi Basuki, ia bertanya sudah berapa lama berdagang di Tanah Abang. Basuki kemudian menjelaskan, kalau mereka sudah berdagang sampai puluhan tahun, apakah pernah Pemprov DKI memberikan solusi relokasi dan membebaskan biaya sewa kios selama enam bulan pertamanya.

"Cuma era Pak Jokowi saja yang ada. Jadi, mana yang bilang Pak Jokowi tidak pro-PKL? Mana mungkin beliau tidak pro. Dia saja kalau makan sukanya di PKL, kok," kata Basuki.

Hanya, ia tidak menginginkan pedagang berusaha menduduki lahan negara. Pemprov DKI pun telah berkomitmen untuk menegakkan peraturan yang ada. Keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Para penghuni ilegal tanah negara itu akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila pedagang masih memilih bertahan untuk berdagang di jalan, mereka hanya tinggal memilih untuk membayar denda sesuai yang ditulis di dalam perda tersebut atau dikurung selama beberapa hari.

"Kita masih gunakan perda. Kalau kita pakai UU Lalu Lintas, bisa lebih tinggi sanksinya, kena denda bisa sampai Rp 50 juta. Kita begitu saja prinsipnya," kata alumnus Universitas Trisakti itu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/15/0956069/Basuki.Lawan.Politik.Kita.Ciptakan.Ahok.vs.PKL.

Analisa : 

              Saya setuju dengan pernyataan Ahok bahwa beliau dan Pak Jokowi sudah pro PKL. Mereka sudah melakukan hal yang tepat yaitu dengan menyediakan fasilitas berupa gedung pertokoan resmi bagi para PKL. Selama ini para PKL menempati jalan raya milik pemerintah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum masyarakat bukan untuk kepentingan individu para PKL. Adanya para PKL di jalanan menyebabkan kemacetan. Seharusnya pedagang Tanah Abang mendukung gerakan Pak Jokowi - Ahok ini karena mereka bisa mendapat tempat berjualan yang resmi dan bebas biaya sewa selama 6 bulan pertama. Selain itu dengan adanya gedung tersebut pasti akan berdampak positif bagi para PKL sehingga roda ekonomi akan berputar lebih kencang. 

           
             Menurut saya, pedagang yang menolak direlokasi hanya ingin memperburuk citra Pak Jokowi dan Ahok di mata masyarakat. Mereka tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi - Ahok dan ingin menjatuhkan kekuasaan mereka. Padahal Pak Jokowi - Ahok hanya ingin menegakkan peraturan yang ada. Saya sangat setuju dengan pemberian sanksi kepada pedagang yang menolak direlokasi karena bagaimanapun juga mereka telah melanggar peraturan yang berlaku. Jadi untuk membuat perubahan pada kota Jakarta ini harus digunakan cara yang tegas dan juga harus ada kesadaran masyarakat agar kota Jakarta ini semakin tertib dan nyaman bagi semua kalangan.

Titus 3 : 1 

" Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. "